TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN DENDA LAYANAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH/MANDIRI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PALOPO

ERVIANI, RIA (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN DENDA LAYANAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH/MANDIRI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PALOPO. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

Text RIA ERVIANI.pdf Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK
Erviani, Ria, 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Firman Muhammad Arif.
Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami bentuk pemberlakuan denda rawat inap bagi pserta PBPU/Mandiri, Guna mengetahui dan memahami penyebab sehingga BPJS Kesehatan menerapkan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri, Guna mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam mengenai pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch). Dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis. Objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu tentang Denda layanan PBPU/Mandiri dan subjeknya yaitu pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo dan peserta mandiri (PBPU). Untuk sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh baik berasal dari observasi, dokumentasi, dan wawancara setelah data terkumpul penulis menarik kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pemberlakuan Denda Rawat Inap Bagi Pserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo yaitu hanya berlaku bagi peserta PBPU saja yang iurannya menunggak dan ketika peserta membutuhkan perawatan rawat inap. Kedua, Penerapan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo lebih ke efek jera. Bahwa ketika peserta tidak melakukan pembayaran iuran maka konsekuensinya adalah denda sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan pembayaran. Ketiga, Ditinjau dari hukum Islam pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri diperbolehkan, karena denda tersebut merupakan bagian dari akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kata Kunci: Denda, Hukum Islam, BPJS Kesehatan

Item Type:	Thesis (Other)
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	01 Nov 2022 01:09
Last Modified:	01 Nov 2022 01:09
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4809

Actions (login required)

View Item