PERANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Palopo)

MUH. SYAFRIL, MUH. SYAFRIL (2022) PERANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Palopo). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text MUH. SYAFRIL.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Muh Syafril, 2022” Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan
narapidana penyalahgunaan narkotika(studi kasus lembaga
pemasyarakatan kelas II A kota palopo) Skripsi Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri
Palopo. Dibimbing oleh bapak, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Dan ibu,
Rizka Amelia Armin, S,IP., M.Si.
Teori ini mengkaji tentang tugas yayasan restoratif dalam
membudidayakan narapidana penyalahgunaan opiat (investigasi kontekstual
lembaga pemasyarakatan kelas II A di Kota Palopo). Dalam tinjauan ini,
permasalahannya adalah: (1) Bagaimana pedoman dalam memajukan tahanan di
Lapas? (2) Variabel apa yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sistem
pelatihan bagi tahanan penyalahgunaan opiat? (3) Upaya apa yang dilakukan oleh
Yayasan Restoratif Kelas II A Kota Palopo dalam melakukan pembinaan terhadap
para tahanan?
Peninjauan ini menggunakan strategi subjektif, jenis pemeriksaan yang
dipilih ilmuwan sesuai dengan apa yang akan ditelaah oleh para analis terkait
dengan terjadinya latihan dan penataan yang dilakukan oleh lembaga
pemasyarakatan kelas II A di Kota Palopo dengan mengambil wilayah-wilayah di
sebuah lembaga restoratif dan Subyeknya adalah pejabat, pendamping, dan
tahanan yang terlibat dalam penganiayaan opiat di Lapas Kelas II A Kota Palopo.
Pemilahan informasi dilakukan melalui triagulasi. Pemeriksaan informasi
diselesaikan dengan menangani informasi yang telah dikumpulkan, kemudian,
pada saat itu, membuat keputusan.
Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Peraturan tentang
pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Palopo,
peraturan pembinaan narapida yaitu undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang
mana aturan ini merupakan penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan
pemasyarakatan menyadari kesalahanya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif
berperan dalam proses pembangun. Sehubungan dengan peraturan pembinaan, ada
aturan-aturan lain yang memberikan hak-hak kepada warga binaan berupa
remisi/pengulangan masa pidana, pembebasan bersyarat,cuti bersyarat,isimilasi
dan lain-lain sebagainya. (2) Faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan
proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika, hambatan
dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan
narkotika, masih banyaknya terdapat beberapa warga binaan masih tergantung
kepada narkotika itu sendiri atau masih kurangnya kesadaran narapidana itu
sendiri. (3) Upaya apa yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota
Palopo dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan
narkotika, berupaya supaya penyalahgunaan atau pengguna narkotika itu bisa
setelah dia di luar nanti ada perubahan darinya pengguna akhirnya dia kembali
menyadari bahwa betapa bahayanya itu pizokotropika, jadi upaya yang dilakukan
xx
itu mengadakan pembinaan baik dibidang rohani, pendekatan porsional,
pendekatan hati kehati, mendekatkan diri kepada tuhan dan adakan rehap.
Kata Kunci: Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan
narapidana penyalahgunaan narkotika (studi kasus lembaga
pemasyarakatan kelas II Kota Palopo).

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 365 Penjara dan Lembaga Permasyarakatan
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	14 Feb 2023 02:17
Last Modified:	14 Feb 2023 02:17
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5288

Actions (login required)

View Item