AUTOPSI JENAZAH DALAM KASUS TEWASNYA SEORANG SANTRI DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ALFANDI, AHMAD DANDI (2023) AUTOPSI JENAZAH DALAM KASUS TEWASNYA SEORANG SANTRI DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Text SKRIPSI DANDI FINAL.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Ahmad Dandi Alfandi, 2023. “Autopsi Jenazah dalam Kasus Tewasnya Seorang
Santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ditinjau dari
Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing
oleh Muammar Arafat Yusmad dan Firman Muhammad Arif.
Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kronologi kasus tewasnya
Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor; Untuk mengetahui
tinjauan Pasal 134 (2) KUHAP dan Pasal 222 KUHP terhadap penolakan autopsi
tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor; Untuk
menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap autopsi sebagai upaya pengungkapan
kasus tindak pidana perampasan nyawa. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative. Data primer yang
diperoleh berasal dari hasil analisis berita, analisis hukum, dan analisis dari sumber
terpercaya yang digunakan dalam bentuk teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa kematian Albar
Mahdi di indikasikan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh
seniornya, namun hal tersebut tidak membuat pihak keluarga korban untuk
menyetujui permohonan autopsi dikarenakan mereka tidak ingin Albar Mahdi
dilukai lagi. Penerapan Pasal 134 (2) KUHAP dan Pasal 222 KUHP belum
terlaksana dengan baik karena kurang tegasnya pihak kepolisian. Adapun dari
pandangan fiqih jinayah, penganiayaan yang terjadi dikategorikan sebagai qishash
pembunuhan yang balasannya dapat dibalas nyawa dengan nyawa apabila keluarga
tidak memaafkan, namun hal ini dipertimbangkan dengan keputusan hakim dan
hukum positif yang berlaku. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
memberikan detail sejumlah ketentuan tentang autopsi yang pada prinsipnya
tindakan tersebut adalah haram, namun jika didasarkan kepada kebutuhan yang
dibenarkan dalam syariat dan tak ada cara lain yang bisa ditempuh maka autopsi
menjadi mubah. Kebutuhan yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia
terhadap autopsi adalah untuk penyelidikan kasus kematian, penelitian kedokteran
atau dalam misi pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh lembaga yang
berwenang serta dilakukan oleh pakarnya.
Implikasi atau akibat langsung dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
keberlakuan hukum belum dapat di terapkan dengan optimal dikarenakan beberapa
faktor dan juga upaya keterlibatan peran antara masyarakat dan penegak hukum
yang belum baik dalam menegakkan ketentuan penolakan autopsi.
Kata Kunci: Pesantren, Penolakan, Autops

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Muh. Afandhy Amir
Date Deposited:	02 Nov 2023 01:39
Last Modified:	02 Nov 2023 01:39
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7569

Actions (login required)

View Item