SISTEM PENGUPAHAN BURUH HARIAN LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pekerja Bangunan Gedung DPRD Kota Palopo)

ABIMAYU, KRISNA (2023) SISTEM PENGUPAHAN BURUH HARIAN LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pekerja Bangunan Gedung DPRD Kota Palopo). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text KRISNA ABIMAYU.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK
Krisna Abimayu, 2023. “Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Pekerja Bangunan Gedung
DPRD Kota Palopo)”. Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan
Wawan Haryanto.
Skripsi ini membahas tentang Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pekerja Bangunan Gedung DPRD Kota
Palopo). Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami bagaimana
sistem pengupahan buruh harian lepas pada proyek pembangunan gedung DPRD
Kota Palopo, Guna mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hukum
Islam terhadap sistem pengupahan buruh harian lepas pada proyek pembangunan
gedung DPRD Kota Palopo.
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis
dan atau penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan
metode pendekatan studi kasus. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Diolah dengan teknik
editing, organizing dan analizing. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan
triangulasi dan bahan referensi yang cukup.
Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Sistem pengupahan
buruh harian lepas pada proyek pembangunan gedung DPRD Kota Palopo
menggunakan sistem upah jangka waktu. Sistem yang pembayaran upahnya
berlandaskan pada kehadiran atau berapa lama pekerja melakukan pekerjaannya.
Dalam hal penentuan besaran upahnya, tidak mengikuti berlandaskan pada
penghitungan upah yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kedua, Pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh
harian lepas pada proyek pembangunan gedung DPRD Kota Palopo belum
sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Upah pekerja/buruh harian lepas tidak
diberikan sebelum keringatnya kering, karena pembayaran upahnya tidak sesuai
dengan kesepakatan sebelumnya. Tidak menerapkan atau mengikuti konsep adil
bermakna proporsional. Belum terpenuhinya semua syarat yang layak menurut
prinsip Islam. Tetapi, pengusaha/pemberi kerja di sana sudah menyebutkan
besaran upah yang akan diperoleh pekerja/buruh harian lepasnya secara jelas
sebelum pekerjaan dimulai.
Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Buruh Harian Lepas, Hukum Islam

Item Type:	Thesis (Other)
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	07 Dec 2023 06:47
Last Modified:	07 Dec 2023 06:47
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8102

Actions (login required)

View Item