ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Skripsi ini membahas tentang Analisis Pencemaran Nama Baik Terhadap
Pemerintah Pusat dan Daerah Republik Indonesia Menurut Perspektif UndangUndang dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut undangundang dan hukum Islam, mengetahui penerapan hukum islam mengenai pencemaran nama baik dan mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mencari beberapa peraturan perundang-undangan dengan pokok permasalahan yang terkait denga permasalahan ini yang selanjtnya dijadikan bahan hukum primer. Peoses analisis data dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pencemaran nama baik, menurut UndangUndang dan Hukum Islam, mencakup tuduhan atau penghinaan yang bertujuan menjelekkan seseorang secara umum, baik lisan maupun tertulis, yang dapat mengganggu kerukunan dan norma keadilan. (2) Penerapan Undang-Undang dan Hukum Islam terhadap pencemaran nama baik menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukuman dan prosedur. KUHP memberlakukan sanksi berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana, dengan pilihan pemidanaan yang tidak selalu komulatif, berbeda dengan UU ITE yang menerapkan sanksi pidana komulatif antara penjara dan/atau denda. Selain itu, KUHP mengatur subjek penghinaan, alasan pembenar, hak untuk pembuktian, dan memerlukan pengaduan, yang berbeda dengan UU ITE. Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik dapat dikenai hukuman ta'zir atau qadzaf. (3) Upaya meminimalisir pencemaran nama baik melibatkan pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan individu dengan pengembangan regulasi, kampanye penyadaran, dan pemberdayaan hukum. Langkah-langkah ini dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang beradab serta menekankan penegakan hukum dengan mediasi untuk penyelesaian damai.


Kata Kunci: Pencemaran, Nama Baik, Pemerintah