PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA PALOPO

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Palopo. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Kota Palopo, (2) Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu: (1) Observasi yang berupa mengamati keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan yang diamati adalah perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis (2) Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab secara sepihak dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, (3) Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Kota Palopo disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi, kurangnya perhatian kedua orang tuanya, dan faktor lingkungan. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Palopo didasarkan pada kerangka hukum nasional Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas Sosial di Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk program rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pendampingan anak korban eksploitasi, pemberian arahan dan teguran kepada orang tua anak korban ekspoloitasi sebagai pengemis, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya perlindungan anak Kota Palopo.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eksploitasi, Pengemis.