KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (DESA KARIANGO, KECAMATAN BAEBUNTA, KABUPATEN LUWU UTARA)

Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa (Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Kariango dan untuk mengetahui strategi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) serta pendekatan studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer analisis kualitatif adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yakni menggunakan jurnal atau artikel dan buku yang relevan dengan penelitian tersebut. Metode dari pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah
Desa memiliki kewenangan dalam berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Pasal 26 ayat (2) huruf m No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kariango ada 3 (tiga) faktor yaitu: 1) faktor pengetahuan dan pekerjaan; 2) faktor tingkat pendididkan yang rendah; 3) Tingkat penghasilan yang rendah. Strategi kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu: 1) peningkatan
pembinaan di bidang ekonomi; 2) peningkatan pelayanan terhadap masyarakat; 3) Edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat; 4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
Kata Kunci: Kewenangan, Desa, partisipasi, masyarakat, Pemerintah Desa