KONFLIK KEPEMILIKAN TANAH STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam melalalui analisa komprehensif dan menyeluruh melalui tehnik observasi, wawancara maupun dokumentasi dan studi literatur melalui 4 tahapan yaitu reduksi (data disaring/ dipilih), koneksi (data dihubungkan), interpretasi (Data diterjemahkan/ dijelaskan) dan konklusi (data disimpulkam).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk konflik pertanahan yang terjadi di Kota Palopo beragam yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori, pertama konflik batas tanah, meliputi: ketidaksepakatan tentang batas-batas tanah dan tumpang tindih sertifikat, kedua konflik kepemilikan tanah, meliputi: sertifikat ganda; tanah yang dijual beberapa kali tanpa persetujuan pemilik tanah; dan penyerobotan tanah, ketiga Konflik Warisan, dan keempat konflik antara pemerintah dan masyarakat/ badan hukum. Proses penyelesaian setiap konflik berbeda sesuai dengan jenisnya dan memerlukan penanganan yang komprehensif. 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik secara umum, pertama ketidakjelasan batas tanah, kedua dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap, ketiga pemilik tanah tidak mengelola sendiri tanah yang dimiliki, keempat tanah tidak dikuasai secara fisik, kelima tanah ditelantarkan, keenam tanah warisan yang belum dibagi, ketujuh ketidakjujuran ahli waris, kedelapan klaim sertifikat ganda dan tumpang tindih, dan kesembilan pengembangan infrastuktur, seperti penggusuran maupun pengadaan tanah. sedangkan faktor penyebab berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, meliputi: pertama norma sosial dan budaya, kedua ketidaksetaraan ekonomi dan akses, ketiga perubahan sosial dan demografis, keempat praktek korupsi dan ketidakadilan sosial dalam sistem hukum, kelima kurangnya penegakan hukum yang holistik. 3) Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam meminimalisir terjadinya konflik pertanahan yaitu: sosialisasi dan penyuluhan; mediasi; Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, Penegakan Hukum; Kolaborasi dengan pihak terkait;
Transformasi Digital Dokumen Pertanahan; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan maupun layanan pertanahan, sehingga tanah menjadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata Kunci : Konflik Tanah, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam