PERSPEKTIFHUKUMISLAMTERHADAPPIDANAANAK DALAMKASUSPUTUSANPENGADILANNEGERI PALOPONOMOR8/PID.SUS-ANAK/2023/PN/PLP

Skripsi ini membahas tentang hukum pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PLP 2.)Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2023/PN/PLP. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) serta narasumber yang menangani perkara tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara, kemudian di analisis mnggunakan metode kualitatif.Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1.) DiIndonesia terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mencakup tentang hukum materiil serta Undang
undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai sumber hukum formil. Sehingga Majelis Hakim Menjatuhkan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,pasal 71 Ayat (3) UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Dalam hal ini pelaku merupakan seorang anak dimana dijatuhkan pidana selama 6 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjatuhkan pidana pelatihan kerja (pengganti pidana denda) di
Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) di Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan 2.) Dilihat dari segi hukum Islam, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikenakan hukuman ta’zir yaitu bentuk hukumannya akan diserahkan kepada penguasa atau hakim
yang mencakup hukuman penjara,cambuk,denda,pengasingan dan penyitaan harta benda.
Kata kunci : Hukum Islam,Tindak pidana anak