PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Dibidang Eksploitasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur”. Berangkat dari rumusan masalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur ? 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur? 3) Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field Research yang dianalisa menggunakan jenis penelitian Kualitatif berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Sumber daya Alam Di Konservasi Wilayah II Malili masih dalam kategori kurang efektif, walaupun telah ditangani namun kurang maksimal dan kurang responsive sehingga berakhir dengan tindakan berupa nasehat atau
penyadaran secara halus terhadap pelaku selain itu kurangnya laporan laporan dari masyarakat juga mengakibatkan kurang kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya memelihara alam dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sumber daya alam adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam yaitu Kegiatan dan tindakan yang bersifat preventif yaitu Meningkatkan pengadaan patrol, meningkatkan Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, responsif dalam Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, proaktif dalam mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan. tindakan administrative yaitu Kegiatan penjagaan/pengawasan dan Kegiatan patrolidan operasi refresif.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Sumber Daya Alam