IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PALOPO)

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bantuan Hukum Di Bagian Hukum Setda Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui prosedur mendapatkan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo; Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik dalam
penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda KotaPalopo; Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menganalisis data dengan mereduksi data yaitu berarti merangkum data yang di perlukan, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, dan memverifikasi kembali data yang di dapatkan di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Prosedur dalam penanganan bantuan hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap Walikota Palopo, setelah
Walikota menerima permohonan kemudian diserahkan kepada bagian hukum setda untuk di proses administrasi atau kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin. Implementasi pelayanan publik dalam penangan bantuan hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo belum dapat di implementasikan dengan maksimal karena masih banyak masyarakat Kota Palopo yang belum mengetahui adanya program tersebut terutama masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, dikarenakan masih terdapat kendala dalam penerapannya. Kendala yang di hadapi dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu terkendala pada permasalahan anggaran yang belum tersedia sehingga penerapan
terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemerintah Kota Palopo.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Bantuan Hukum, Setda Kota Palopo