IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO

Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam pencegahan kekerasan seksul di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, dan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam menimalisir serta mencegah kekerasan seksual di Kota Palopo. Dalam beberepa tahun belakangan angka kekerasan seksual di kota palopo selalu meningkat mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023,proses implementasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam setiap penerapannya ada banyak pertentangan yang timbul mulai dari faktor penegakan hukum dalam hal ini pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Palopo, faktor kebudayaan atau dalam hal ini budaya patriarki, dan faktor masyarakat. Namun kendala yang dihadapi tersbut dapat kita selesaikan ketika proses pencegahan dan langkah menimalisir angka kekerasan seksual di Kota Palopo kiranya perlu melibatkan banyak instrument penting seperti sekolah,
kelurahan, sampai pada organisasi pemerhati perempuan atau organisasi kepemudaan. Karena hal tersebut sangatlah penting sebab kolaborasi dalam mencegah dan meminimalisir kekerasan seksual. Hal itu dianjurkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni kolaborasi antar Institusi yang terdapat dalam Pasal 26. Kekerasan
seksual adalah sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik menggunakan prespektif Islam dan prespektif bernegara, sebab kekerasan seksual ialah sebuah bentuk perampasan hak atas tubuh manusia. Kekerasan seksual adalah persoalan krusial yang harus diselesaikan dengan baik, dengan melakukan koordinasi
dengan beberapa institusi dan juga melibatkan organisasi masyarakat dalam proses kampanye pencegahan kekerasan seksual.
Kata kunci, Kekerasan Seksual, DP3A, Hukum