ANALISIS HUKUM TERHADAP POLITICAL VOLUNTARISM DI KOTA PALOPO

Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Political
Voluntarism di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Bentuk-bentuk political voluntarism Pada Masyarakat Kota Palopo dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap political voluntarism pada Masyarakat Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris
dengan pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan political voluntarism dalam
Pilkada 2024 di Kota Palopo menunjukkan tingginya partisipasi politik masyarakat. Political voluntarism berperan secara sukarela
dalam merekomendasikan kandidat, mengajak orang lain untuk memilih, mendukung kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik, dan tanpa imbalan. Meskipun tidak terdaftar sebagai bagian dari tim kampanye resmi yang terdata di Komisi Pemilihan Umum (KPU), political voluntarism menjadi salah satu bentuk partisipasi yang sah dalam pemilu. Namun, keberadaan volunteer politik yang tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi, kemungkinan terlibat dalam pelanggaran hukum seperti money politic atau pelanggaran pemilu lainnya yang dilakukan secara tersembunyi dan dapat dikenakan sanksi pidana. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi keterlibatan
political voluntarism sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye pemilihan kepala daerah.
Kata kunci : Political Voluntarism, Pilkada, Bawaslu