PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024)

Skripsi ini membahas penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Palopo pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Tujuan penelitian ini meliputi: penyelesaian pelanggaran netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Palopo, yaitu Bawaslu Kota Palopo menerapkan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk mendeteksi pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan umum 2024, termasuk pemantauan lapangan, laporan masyarakat, dan pemantauan media sosial. Indikator pelanggaran mencakup
keterlibatan ASN dalam kampanye, keberpihakan politik, penyalahgunaan fasilitas negara, serta pelanggaran kode etik. Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan verifikasi, investigasi, dan meneruskan hasilnya ke Komisi ASN. Tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo, yaitu pelanggaran pemilihan umum seperti kecurangan suara, politik uang, dan manipulasi data dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan keadilan dan amanah, termasuk dalam kategori penipuan yang dilarang. Hukuman terhadap pelanggaran ini bersifat Ta‟zir, yaitu ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan dan kemaslahatan. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda, sesuai dengan konsep Ta‟zir yang mencakup hukuman terhadap kebebasan dan harta.
Kata kunci: Pelanggaran netralitas, ASN, Pemilihan umum