PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KONTRAK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BADAN SAR NASIONAL KOTA PALOPO

Skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak di Basarnas Kota Palopo, dengan fokus pada risiko yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Tujuan penelitian ini meliputi: (1) untuk
mengetahui bentuk/upaya perlindungan hukum bagi petugas/pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak menjalankan tugas di Badan SAR Nasional, (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum petugas/pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak
dalam menjalankan tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo, (3) untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dalam menjalankan tugas di Badan SAR Nasional Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode Yuridis Normatif, yang mencakup data primer dan sekunder, serta metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan dan aturan pemerintah daerah
yang dirancang untuk melindungi hak-hak pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kontrak, yang termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengkategorikan aparatur negara menjadi ASN dan PPPK, dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 mengatur manajemen PPPK berdasarkan sistem merit. Namun, implementasi peraturan ini di lapangan menghadapi tantangan, khususnya terkait pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHPK).
Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi PPPK meliputi aturan PHPK yang terdiri dari PHPK dengan hormat, tidak atas permintaan, dan tidak dengan hormat. Upaya hukum yang dapat diambil oleh PPPK jika menghadapi PHPK mencakup upaya administratif, namun saat ini belum ada peraturan
pemerintah yang mengatur secara rinci pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan pembuatan peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri, untuk menyempurnakan aturan pemberhentian
PPPK dan memperjelas upaya hukum administratif yang dapat ditempuh.
Kata kunci: perlindungan hukum, tugas, pegawai pemerintahan dengan perjanjian
kontrak