IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (EBL) DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/Pid.Sus TPK/2021/PN Jkt.Pst TENTANG KORUPSI PENGADAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19)

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Asas Equality Before The Law (EBL) di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui dan memahami penerapan asas equality before the law di Indonesia
dan menganalisis penerapan asas equality before the law dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif
dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber sekunder, Putusan Nomor 29/Pid.Sus TPK/2021/PN Jkt.Pst, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
menetapkan bahwa covid-19 adalah termasuk bencana nasional non alam yang mengkhawatirkan. Data pendukung lainnya meliputi Jurnal, Artikel ilmiah, Website, Buku-buku Hukum .
Hasil penelitian ini adalah memberikan analisa hukum terhadap kasus yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara yang termuat dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sud-TPK/2021/PN Jkt.Pst serta penerapan asas persamaan dihadapan hukum di Indonesia. Kasus hukum yang dialami oleh Menteri Sosial RI nonaktif
Juliari Peter Batubara, ia menerima uang senilai total Rp. 17 Miliar dari dua pelaksana paket bansos untuk penanganan covid-19 tahun 2020. Dimana fee tiap paket bansos Rp. 10.000 per paket sembako dari nilai Rp. 30.000 per paket bansos. Uang itu digunakan untuk keperluan dan keuntungannya sendiri.
Kata kunci: Equality Before The Law, Korupsi, Bantuan Sosial