TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP USAHA THRIFTING DI KOTA PALOPO

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha thrifting di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mendeskripsikan praktik usaha thrifting di Kota Palopo dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha thrifting di kota palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Mekanisme mendapatkan barang thrifting di kota palopo melalui pemesanan dengan sistem
kode. Dengan menggunakan sistem kode pedagang tidak mengetahui dengan jelas jenis, kuantitas dan kualitas barang yang akan datang. Tak sedikit barang yang didapatkan tidak sesuai dengan kode – kode yang telah di berikan kepada agen
bahkan sering kali mendapatkan pakaian dengan kualitas kurang bagus. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem kode mendatangkan resiko yang cukup tinggi dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kualitas dan kuantitas pakaian yang akan di dapatkan di dalam karung tersebut. sehingga jual
beli ini memiliki konsep untung untungan. Kedua; Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap usaha thrifthing di Kota Palopo adalah tidak sah kerena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu syarat objek jual beli yang bisa dijadikan objek jual beli yakni mengenai kekhususan dan sifat barang yang tidak diketahui dengan jelas. berdasarkan pada Pasal 23 ayat (3) Kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi “Akad yang batal adalah adalah akad yang kurang rukun dan syarat – syaratnya”. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 26 tentang kategori hukum akad yang menyatakan bahwa Akad tidak sah apabila
bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.
Kata kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi syariah, Thrifting