TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB ANAK YANG BELUM BALIGH ATAS PELUNASAN AKAD MUSHARAKAH ORANG TUANYA PADA BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU KOTA PALOPO

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur primer
dan sekunder, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi prinsip prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris di bawah umur. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum Islam mengatur penyelesaian akad Musharakah yang belum tuntas akibat meninggalnya salah satu pihak, dalam hal ini orang tua, di Bank Muamalah Cabang Pembantu Palopo, dengan memperhatikan status ahli waris yang masih di bawah umur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, anak di bawah umur sebagai ahli waris tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas pelunasan utang
orang tuanya. Namun, penyelesaian akad tetap wajib dilakukan menggunakan harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris, sesuai dengan prinsip bahwa kewajiban pelunasan
utang lebih didahulukan sebelum pembagian harta warisan. Ketentuan ini berdasarkan prinsip ‘adl (keadilan) dan maslahat (kemaslahatan) yang menjadi dasar dalam transaksi syariah. Oleh
karena itu, anak di bawah umur tidak berkewajiban membayar utang dengan harta pribadinya, melainkan melalui wali atau perwakilan hukum yang bertanggung jawab mengelola dan
mempertanggungjawabkan pelunasan tersebut kepada bank.
Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi akad musharakah. Dalam situasi
demikian, solusi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah adalah melakukan negosiasi ulang antara pihak bank dengan wali ahli waris untuk restrukturisasi pembayaran atau pembatalan akad berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan kemaslahatan bersama. Di samping itu, bank syariah perlu menetapkan prosedur baku mengenai perlindungan hak anak di bawah umur dalam transaksi pembiayaan, sehingga menghindari
potensi ketidakadilan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan
kebijakan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih memperhatikan kondisi ahli waris di bawah umur. Secara teoritis,
penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait mekanisme penyelesaian akad musharakah yang tertunda akibat kematian
salah satu pihak, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum waris Islam dan perbankan syariah.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Musharakah, Tanggung Jawab Ahli Waris, Anak di Bawah Umur, Bank Syariah.