KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN Di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Skripsi ini membahas tentang Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui mekanisme utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen pada sawah yang
berlaku di masyarakat dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (field research). Informasi penelitian yaitu masyarakat di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Yang sebagai pembeli dan penjual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi,
untuk mencari data mengenai hal yang diperlukan, selain mendapatkan data dengan sumber lain seperti Buku, Jurnal, dan fiqih muamalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, mekanisme utang piutang dengan sistem pembayaran pasca panen, petani mengambil pupuk dan pestisida secara utang dari pengecer dan pedagang gabah dengan kesepakatan pembayaran setelah panen dengan harga yang lebih tinggi sebesar 15%. Pelaksanaan akad dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan
kepercayaan bersifat lisan tidak ada kesepakatan tertulis ataupun jaminan, hanya dicatat saja oleh pemberi utang. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena utang piutang
tersebut mengandung unsur riba dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Standar maslahat dan madharat dari pelaksanaan utang piutang pupuk dan pestisida dengan pembayaran setelah panen yang terjadi di pedagang gabah lebih banyak madharatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba
dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba yang terjadi dalam permsalahan ialah jenis riba nasi‟ah yang artinya kelebihan yang didapatkan dari proses trsansaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu.
Kata Kunci: Sistem Utang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah