TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENDUDUKAN TANAH TANPA HAK (Studi Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Palopo)

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pendudukan Tanah Tanpa Hak, penelitian ini bertujuan untuk guna mengetahui dan memahami putusan Hakim, dan perpektif hukum ekonomi Syariah terhadap pendudukan tanah tanpa hak. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama Hakim, panitera, jurusita, pihak
penggugat dan tergugat, serta kuasa hukum penggugat dan tergugat, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim terhadap kasus pendudukan tanah tanpa hak perkara Nomor 16/Pdt.G/2017.PN.Palopo adalah pertimbangan hukum dan
pertimbangan duduk perkara. Pertimbangan hukumnya adalah jual beli tanah menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta
yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) dan sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan beritikad baik saat proses jual belii tanah. Dan telah memiliki alat bukti berdasarkan hukum acara perdata secara enumeratif
diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, bukti yang dimiliki adalah foto copy sertifikat hak milik No.01284 atas nama pemegang hak CHERLY CHANDRA TISAINI, copy dari copy (diberi tanda P-1) dan Foto Copy Akta Jual
Beli No.631/Kec.Wara/XI/2011 antara Supati,SE (pihak pertama) dengan Cherly 2). Perspektif hukum ekonomi Syariah dalam kasus Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.PLP terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi yaitu tidak sesuai dengan asas-asas atau
hukum islam. Islam tidak memperbolehkan melakukan sebuah penduduk tanah tanpa hak) atau ingkar janji.
Kata Kunci: Perbutan Melawan Hukum, Pendudukan tanah tanpa hak, Hukum Ekonomi Syariah