IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA SAMPEANG KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kewenangan Badan
Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa dan untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan pengawasan BPD dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Kewenangan tersebut dijalankan melalui musyawarah desa, penyusunan
peraturan, pengawasan kinerja, dan fasilitasi partisipasi masyarakat guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan warga. Namun, pelaksanaan kewenangan terhambat oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan masyarakat, minimnya sumber daya manusia, dan
rendahnya keaktifan anggota BPD. Upaya untuk mengatasi kendala ini diperlukan agar pemerintahan desa dapat lebih inisiatif terhadap kebutuhan masyarakat yang menghambat pelaksanaan kewenangan BPD dalam menciptakan emerintahan
yang baik