GUGATAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PN Blp)

Skripsi ini membahas tentang Gugatan Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama Pembangunan Perumahan (Studi Putusan No. 10/ Pdt.G/2023/PN Blp), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan para pihak
dalam perjanjian kerjasama pembangunan perumahan, kekuatan pembuktian isi perjanjian kerjasama yang terjadi dalam kasus ini, dan pandangan hukum syariah terhadap wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengunakan beberapa metode pendekatan yaitu, pendekatan kasus (Case
Approach), perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data skunder, dan analisa data mengunakan teknik pengumpulan data dan studi dokumen.
Selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan pertama, kedudukan para pihak dalam Gugatan wanprestasi dalam kontrak kerjasama pembangunan perumahan harus dijelaskan secara tegas dalam gugatan untuk menghindari interprestasi ganda yang dapat berujung dengan gugatan tidak dapat diterima. Dalam kasus ini penggugat konvensi mendudukan tergugat konvensi dalam kapasitas pribadi dan badan hukum. sebagaimana dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa kedudukan dan kewenangan
yang sama untuk bertindak secara hukum maupun dituntut pertanggungjawaban secara hukum. ketidakjelasan ini menimbulkan permasalahan dalam proses hukum
dan berpengaruh pada keberlanjutan penyelesaian sengketa. Kedua, kekuatan isi perjanjian kerja sama sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan objek yang jelas. Jika tergugat tidak ditentukan dengan jelas, maka syarat kesepakatan atau kapasitas hukum tergugat dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya memengaruhi kekuatan pembuktian perjanjian dalam sengketa. Ketiga,
pandangan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yaitu tidak sesuai dengan asas-asas atau hukum islam. islam tidak memperbolehkan melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji, namun pihak tergugat konvensi melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah, Perjanjian Kerjasama