TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP DENDA ADAT PASSAMPO SIRI’ DI DESA ROMPU KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Siyasah Syar‟iyah Terhadap Denda Adat Passampo Siri‟ di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan denda adat passampo siri‟di desa Rompu; Untuk mengetahui tinjauan siyasah syar‟iyah terhadap denda adat passampo siri‟. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Informan bersumber dari Baco Selaku To‟ Minawa Pemangku Adat, Abd Rahman selaku tokoh agama,
Rahman tokoh agama, Rusdi selaku Kepala Desa, Hatta dan Segong selaku masyarakat, serta bersumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah data semua terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendiskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan
untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan denda adat passampo siri‟ yang menetapkan keluarga Segong sebagai pihak pelaku yang bertanggung jawab secara adat atas perbuatan anggota keluarganya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, yaitu hamil di luar nikah. Sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai siri‟ (harga diri dan kehormatan), keluarga Segong secara proaktif melibatkan diri dalam proses penyelesaian melalui jalur adat, ini menunjukan bahwa pelaksanaan denda adat passampo siri‟ diberikan kepada seseorang yang melakukan pelecehan atau hamil diluar nikah. Langkah awal dalam pelaksanaan passampo siri‟ dilakukan dengan cara melapor kepada pemerintah atau tokoh adat lalu dilakukan musyawarah dengan keluarga korban, pelaku, pemerintah, tokoh adat, serta tokoh agama, dalam menentukan jenis dan besaran denda yang akan diberikan kepada pelaku atau pelanggar norma adat. Jenis denda yang biasa diterapkan seperti uang, hewan ternak dan tanah. Kedua: Ditinjau dari Siyasah Syar‟iyah, praktik ini
memenuhi prinsip maslahah (kemaslahatan), „adalah (keadilan), dan syûrâ (musyawarah) selama tidak bertentangan dengan nash dan maqâshid al-syarî„ah. Penetapan bentuk/besar denda (uang, ternak, atau tanah) melalui mufakat dipandang sebagai kebijakan ijtihadiyah untuk mencegah kemudaratan, meredam konflik, serta memulihkan tatanan sosial.

Kata kunci: Hukum Adat, Passampo Siri‟, Siyasah Syar‟iyah.