PEMENUHAN HAK BERPENDAPAT DAN BERSERIKAT TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM MELAYU DI PATTANI THAILAND SELATAN

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana hak berpendapat dan berserikat warga negara Thailand dijamin dalam Konstitusi 2017 negara Thailand, juga bagaimana
kondisi pemenuhan hak berpendapat dan berserikat terhadap Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak terhadap warga negara di Thailand, terkhususnya Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan dalam berpendapat dan berserikat di ranah publik, politik dan lain-lain sebagainya sudah sesuai tidak
dengan apa yang tercantum dalam poin-poin Konstitusi Thailand 2017 dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang juga tertuang dalam DUHAM maupun ICCPR.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif dengan pengumpulan data melalui proses observasi dan wawancara, juga beberapa dokumentasi sebagai bukti dari kegiatan dalam pengumpulan data pada proses
penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini didasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan yang mencakup perilaku nyata Masyarakat sebagai suatu fenomena sosial dalam ranah
hukum setiap harinya. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Konstitusi Thailand Tahun 2017 ( Ratthathammanun) yang tertuang dalam pasal 34, 42, dan 45, juga berdasarkan DUHAM dan ICCPR. Kemudian, hasil penelitian ini dijabarkan dengan metode deskriptif dengan menjabarkan keseluruhan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak berpendapat dan berserikat warga negara Thailand telah diatur dan dijamin dalam Konstitusi Thailand Tahun 2017, dan pemenuhan hak berpendapat maupun berserikat terhadap Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti pengawasan ketat oleh aparat, penolakan terhadap inisiatif lokal, hambatan administratif yang rumit,
serta adanya pasal-pasal tertentu dalam hukum pidana seperti Pasal 112 KUHP Thailand yang digunakan sebagai dasar pembatasan kebebasan sipil. Kondisi tersebut mencerminkan bentuk represi struktural yang berdampak pada terhambatnya kebebasan sipil dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kata kunci: Hak Berpendapat dan Berserikat, Masyarakat Muslim Melayu, Konstitusi, Pemerintah Kerajaan Thailand.