ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN DIGITAL HUMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI DIREKSI PERUSAHAAN

Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Pegangkatan Digital Human Artificial Intelligence Sebagai Direksi Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan Digital Human AI sebagai Direksi perusahaan dalam perspektif hukum Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang timbul dari pengangkatan Digital Human AI sebagai Direksi perusahaan, serta membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah mengembangkan regulasi AI. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan metode analisis yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital Human AI belum memenuhi unsur sebagai subjek hukum menurut hukum Indonesia, sehingga tidak dapat
diangkat secara sah sebagai direksi berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pengangkatan AI sebagai direksi menimbulkan kekosongan hukum, terutama dalam aspek tanggung jawab, legal standing, dan akuntabilitas hukum. Sementara itu, negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah mulai membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap peran AI, meskipun belum sepenuhnya mengakui AI sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi di Indonesia yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab dan kepastian hukum dalam tata kelola korporasi.

Kata Kunci: Analisis, Digital Human AI, Direksi, Subjek Hukum.