EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Luwudalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Isu pelecehan seksual anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu, dan DPPPA sebagai lembaga pemerintah memiliki peran krusial dalam upaya perlindungan anak. Namun, efektivitas peran tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak DPPPA, kepolisian, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dari laporan kasus dan kebijakan terkait. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi DP3A di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak telah dijalankan melalui beberapa peran penting, yaitu sebagai fasilitator, pendamping, dan koordinator. DPPPA aktif memberikan pendampingan psikologis bagi korban, memfasilitasi proses hukum, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (P2TP2A). Meskipun demikian, ditemukan beberapa faktor penghambat yang signifikan. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan volume kasus, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus. DPPPA di Kabupaten Luwu telah berupaya optimal, eksistensinya dalam penanganan kasus
pelecehan seksual anak masih menghadapi kendala struktural dan operasional. Dibutuhkan adanya peningkatan alokasi anggaran, penambahan SDM yang kompeten, penguatan kerja sama lintas sektoral, dan intensifikasi program edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Eksistensi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual, Kabupaten Luwu.