KEPASTIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA MARKETPLACE

Skripsi ini membahas tentang Kepastian Hukum Pidana Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Marketplace. Yang bertujuan untuk mengetahui, 1) fakta dan data tentang penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi setelah diundangkan sampai sekarang, 2) kepastian hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi, 3) tinjauan fiqhi jinayah terhadap kebocoran data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi serta data dengan bantuan berbagai macam material seperti, buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebocoran data pribadi pada marketplace masih sering terjadi, seperti kasus Tokopedia dan Facebook, meskipun regulasi khusus telah disahkan melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kendala utama terdapat pada lemahnya pemahaman masyarakat, minimnya regulasi turunan, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Sanksi pidana yang diatur, baik berupa pidana penjara maupun denda, dimaksudkan untuk memberikan efek jera, namun implementasinya masih belum optimal. Dari
perspektif fikih jinayah, kebocoran data pribadi dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik dan amanah, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi "ta‗zīr" sesuai tingkat kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi di marketplace membutuhkan konsistensi penegakan, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, hukum nasional dan prinsip fikih jinayah dapat berjalan seiring dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Data Pribadi, Marketplace