TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NO.4 PDT.SUS-PHI/2022/PN/MKS)

Skripsi ini membahas mengenai Tijauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Putusan No.4 Pdt.SusPHI/2022/PN/Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana gugatan dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di PT. Bestari Mulia/PT. Cemerlang Abadi Mulia, dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam perkara No.4 Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Mks, guna mengetahui bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah dalam perkara No.4 Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data-data melalui buku-buku, peraturan perundangundangan, kamus, jurnal, skripsi, artikel, dan hasil penelitian hukum yang
berkaitan dengan permasalahan peneliti.Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu penelitian normatif yang bersifat kualitatif dan melibatkan beberapa model analisis untuk menefsirkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberikan penafsiran dan kesimpulan secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, salah satu penyebab gugatan dinyatakan (niet ontvankelijk) adalah adanya kekaburan atau ketidak jelasan (obscure libel) dalam identitas para pihak, terutama tergugat, penggunaan tanda baca seperti garis miring(“/”) merupakan bentuk yang multitafsir, berdasarkan pertimbangan hakim sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ditinjau dari hukum ekonomi syariah putusan yang ditetapkan oleh hakim yaitu penolakan eksepsi ini mencerminkan pendekatan yuridis yang progresif, karena tidak tepaku pada aspek formal, melainkan mengutamakan keadilan subtantif dan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lebih lemah, sedangkan menurut hukum islam pembayaran upah harus dibayarkan berdasarkan prinsip ijarah.

Kata kunci: Perselisihan pemutusan hubungan kerja, Pekerja, Upa