PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA CAFE ZONA TEMU DI KOTA PALOPO

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar aspek hukum pajak pertambahan nilai dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap pajak pertambahan nilai di Café Zona Temu Plaopo Penulisan ini menggunakan metode empiris yang berusaha untuk menggambarkan tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Pada Café Zona Temu” untuk itu penulis melakukan pengumpulan data melalui, Observasi, Wawancara, Dokumentasi Adapun hasil dari penelitian ini Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Dalam
pemungutan pajak restoran, tentu ada objek dalam pemungutannya. Objek pajak restoran menurut UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah konsumen dari sebuah restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 39, yaitu
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam tinjauan hukum Islam merupakan syarat absolut dalam sistem perpajakan yang telah ditetapkan oleh syariat, karena ia merupakan pajak objektif maka ia hanya melihat objeknya saja, tidak melihat subjek pajak sebagai pembayar. Pajak Pertambahan nilai di Café Zona Temu dibenarkan oleh Islam kepada Konsumen yang mampu.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, perspektif hukum ekonomi syariah.