PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN PASELLORENG PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS BENDUNGANA AIR DI KAB WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, INDONESIA

Skripsi ini adalah studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Bendungana Air Di Kab Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sengketa pembangunan bendungan paselloreng yang belum selesai. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu meneliti tentang fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder serta data tersier. Data primer ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet. Sedangkan data tersier berasal dari data diperoleh dari bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses penyelesaian sengketa tanah dalam pembangunan Bendungan Paselloreng masih berlangsung
pada tahap mediasi dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga belum terdapat putusan akhir yang menentukan pihak yang berhak atas ganti rugi 2) Faktor utama penyebab sengketa meliputi kurangnya transparansi informasi mengenai kepemilikan tanah, tumpang tindih sertifikat, serta ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi lapangan 3) dampak sengketa pengadaan tanah terhadap kondisi ekonomi masyarakat terdampak adalah Dari sisi ekonomi, mereka kehilangan sumber penghidupan, mengalami kerugian ganda, serta menghadapi peningkatan biaya hidup. Dari sisi sosial-hukum, terjadi ketidakpastian hukum, marginalisasi, dan ketimpangan relasi kuasa dengan negara. Selain itu, konflik berkepanjangan juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan bendungan yang semestinya meningkatkan kesejahteraan masyarakatKata

Kunci: Sengketa Tanah, Hukum Perdata