TELAAH POLITIK HUKUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Penelitian ini membahas mengenali telaah politik hukum tentang perbankan syariah di indonesia yang menjadi polemik di tengah maraknya aktivitas perbankan syariah tapi dalam implementasinya belum mengunakan prinsip syariah sepenunya bahkan sampai berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui mengapa Perbankan Syariah belum mengunakan sepenunya prinsip syariah sejak
di amendemenkannya Undang undang No 7 Tahun 1992 ke undang Undang No.10 tahun 1998 bahkan sampai di berlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan faktor faktor yang memengaruhi
perkembagan perbankan syariah. Jenis penelitian yang di gunakan adalah pendekatan hukum normatif, yakni suatu pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa: pertama setidaknya ada tiga hambatan yang mejadi masalah perbankan syariah sejak di berlakukannya UU No 21 tentang perbankan syariah yuridis, kelembagaan, dan mekanisme. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembagan perbankan syariah kurangnya sumber daya manusia yang terdidik, permodalan yang terbatas menjadi kendala, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap bank syariah.

Kata Kunci : Telaah politik, Politik hukum, Perbankan Indonesia