TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRE-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian dalam pengambilan foto pre-wedding di Kota Palopo, dan tinjauan hukum islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto pre-wedding di Kota Palopo.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upah fotografer tidak ada masalah yang bertentangan dengan hukum Islam karena pembayarannya jelas ada beberapa studio yang menerapkan sistem DP (down payment) salah satu momen studio sehingga mengharuskan klien untuk membayar uang muka sebelum melakukan foto setelah selesai foto baru dibayar lunas. Namun, permasalahan muncul dari segi pelaksanaan, khususnya terkait pose yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Mayoritas klien dan fotografer yang diwawancarai tidak memahami hukum Islam terkait foto prewedding demi mengikuti tren dan menciptakan kenangan sebelum menikah. Menerima upah dari jasa foto prewedding dalam pandangan hukum Islam termasuk perkara syubhat, karena tidak ada dalil eksplisit yang mengaturnya. Sebagian ulama, termasuk MUI, mengharamkannya karena berpotensi mengandung unsur ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan kasyful aurat. Namun, sebagian lainnya membolehkan jika pelaksanaannya sesuai syariat, seperti menjaga jarak, berpakaian sopan, tidak bersentuhan, dan disertai mahram. Oleh karena itu, kehalalan upah fotografer sangat bergantung pada cara pelaksanaan foto prewedding tersebut.

Kata Kunci: Prewedding, Fotografer, Hukum Islam