PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AGEN PENAGIH DALAM PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Agen Penagih Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan PT Mega Auto Central Finance dan BFI Finance Cabang Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur Agen Penagih atau yang dikenal juga dengan Jasa Debt Collector dalam penarikan objek sengketa, Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Agen Penagih dalam menjalankan
tugasnya, serta mengetahui implementasi perlindungan Agen Penagih dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris yang mengacu pada pendekatan perundanng-undangan (statute approach). Teori yang dipakai adalah teori Preventif (pencegahan), menekankan langkalangkah pencegaham yang dapat dilakukan negara atau instansi terkait agar Agen Penagih bekerja dengan aman dan sesuai dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketentuntan hukum terhadap Agen Penagih adalah berpedoman pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014,
serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011. 2) Perlindungan Hukum bagi Agen Penagih adalah berbekal dengan Kontrak kerja yang jelas, Pendidikan hukum, Asuransi Ketenagakerjaan serta patuh terhadap SOP. Hal ini agar memastikan
penagihan dilakukan secara sah dan profesial. 3) Implementasi perlindungan terhadap Agen Penagih ialah melalui sertifikat jaminan fidusia dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, meskipun dalam praktiknya sendiri pihak kepolisian
enggan merespon masalah tersebut. Adanya BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi pegangan untuk Agen Penagih, namun Fungsi BPJS Ketenagakerjaan belum optimal sepenuhnya. Kurangnya Pengetahuan Agen Penagih terhadap Regulasi yang diberikan pemerintah khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sehingga berfikir dan menginginkan kebijakan yang lebih
terintegritasi untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka dilapangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Agen Penagih, Perusahaan Pembiayaa