PERAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LUWU UTARA

Damayanti, Arka (2022) PERAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LUWU UTARA. Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

Text Skripsi Arka Damayanti (17-0401-0121).pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Arka Damayanti, 2021: “Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Di Kabupaten
Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Arsyad. L, S.Si., M.Si
Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara
terus meningkat, berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Ukm, terdapat 13.200 umkm di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah tenaga kerja
sebayak 18.685 di tahun 2020 Melihat potensinya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
dituntut untuk terus memberdayakan UMKM melalui program pembinaan,
manajemen, memberikan bantuan baik dibidang pemasaran juga pemodalan agar
UMKM ini nantinya tidak hanya berkembang namun dapat tumbuh menjadi usaha
yang mendiri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran
Pemerintah Daerah serta mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat
pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang
diperoleh adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan umkm di
Kabupaten Luwu Utara telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan
nasional yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Taknisi pemberdayaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diwujudkan dengan memperbaiki
iklim usaha baik dari aspek pedanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha,
kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan
kelembagaan. Upaya pemerintah dalam penguatan potensi usaha dilakukan
dibeberapa bidang yakni bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya
Manusia serta desain dan teknologi. Adapun upaya pemerintah dalam perlindungan
usaha adalah dengan menekan persaingan usaha, membagun kualitas UMKM baik
dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan hibah
serta meningkatakan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program
pelatihan kewirausahaan dan memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk
masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa faktor yang menjadi
pendukung pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara yakni SDM, bantuan
modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta kebijakan pemerintah. Disamping itu,
terdapat beberapa faktor penghambat pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni
keterbatasan anggaran, SDM, pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi�lokasi terpencil.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 338.93-338. Perkembangan Ekonomi di Lokasi Tertentu
Divisions:	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam > Program Studi S-1 Ekonomi Syariah
Depositing User:	Muh. Afandhy Amir
Date Deposited:	20 Oct 2022 01:26
Last Modified:	20 Oct 2022 01:26
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4767

Actions (login required)

View Item