IMPLEMENTASI HAK CUTI MELAHIRKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KANTOR DAERTAH KABUPATEN LUWU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SALMAN, SALMAN (2022) IMPLEMENTASI HAK CUTI MELAHIRKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KANTOR DAERTAH KABUPATEN LUWU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

Text SALMAN.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
Salman, 2022. “Implementasi Hak Cuti Melahirkan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kantor Daerah Kabupaten Luwu Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi Program Studi Hukum Tatab Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan Dan Sabaruddin.”
Skripsi ini membahas tentang Implementasihakcutimelahirkanmenurut Undang-UndangNo.13Tahun2003tentangketenagakerjaandikantordaerahkabupatenLuwuperspektifsiyasahdusturiyah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui faktor- faktor apa yang memghambat dalam implementasi cuti melahirkan Menurut UU No 13 Tahun 2003 di Kantor Daerah Luwu; Untuk mengetahui implementasi cuti melahirkan di Kantor Daerah Kabupaten Luwu persfektif Siyasa Dustriyah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kantor Daerah Kabupaten Luwu. Instrumen penelitian yang digunakan Headphone, buku catatan, pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumemtasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan cuti melahirkan dikantor Daerah kabupaten Luwu menggunakan system yang diatur langsung dari pemerintah sehinggah jika ada pekeja perempuan yang akan mengambil cuti melahirkan diharuskan mengisi formulir pengajuan cuti dan mencantumkan jenis cuti yang akan dijalankan, meskipun banyak staf yang tidak mengatahui tentang peraturan cuti meliharakn namun pihak kantor tetap memberikan cuti melahirkan kepada pekjerja perempuan selama 40 hari dan gaji tetap dibayarkan, maka dari itu faktor pemenuhan hak tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja khusunya bagi tenaga kerja perempuan. Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di dalam Pasalnya sama sekali tidak menyebutkan/mengatur tentang berapa kali persalinan yang diperbolehkan dengan cuti melahirkan dan dibayar penuh, menjadikan implementasi hak dilapangan sangat mungkin terjadi penyimpangan. Implementasi cuti melahirkan di Kantor Daerah Kabupaten Luwu persfektif Siyasah Dustriyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Udangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Implikasi jika tidak ada Perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya maka pemerintah tidak berhak memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya,darahnya dan kehormatannya.
Kata kunci : Implementasi hak cuti hamil, perspektif siyasah dusturiyah

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	01 Dec 2022 00:56
Last Modified:	01 Dec 2022 00:56
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4944

Actions (login required)

View Item