SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALOPO

PRATIWI, SATRI (2022) SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text SATRI PRATIWI.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK
Satri Pratiwi, 2022.“Sistem Penegakan HukumaPidana terhadap Pekerja
Seks Komersial di Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Fakultas
Syariah Prodi Hukum Tata Negara, Pembimbing (I) Muh. Darwis.
Pembimbing (II) Ulfa.
Skripsi ini membahas tentang Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja
Seks Komersial di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis
penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo. (2)
Menganalisis hambatan dan solusi pemerintah dalam penegakan hukum pidana
terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk memperoleh data di lapangan
berdasarkan sumber yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penegakan hukum pidana terhadap PSK dilakukan oleh Polres Kota Palopo,
melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap PSK dengan operasi bina
kusuma yaitu operasi ke rumah kos dan penginapan serta melakukan penyuluhan,
sosialisasi, peringatan dan penertiban pekerja seks komersial, Dinas Sosial Kota
Palopo melakukan penegakan hukum pidana terhadap PSK dengan penyuluhan,
pembinaan, pendampingan dengan mendatangi langsung rumah PSK dan
membuat surat pernyataan, Satpol PP Kota Palopo melakukan penegakan hukum
pidana terhadap PSK dengan tahap preventif dan non yustisi. Peraturan daerah
yang mengatur pekerja seks komersial yaitu Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 10 Tahun 2014 tentang pentelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum. Pasal 40 yang berbunyi setiap orang dilarang: a. Bertingkah laku dan/atau
berbuat asusila, b. Menjadi penjaja seks komersial, c. memerintahkan,
memfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks
komersial. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaann penegakan hukum pidana
terhadap PSK di Kota Palopo adalah belum adanya undang-undang yang secara
khusus mengatur tentang PSK dan belum adanya lokasi rehabilitasi di Kota
Palopo. Solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial
adalah memerlukan dukungan masyarakat setempat disertai dengan sosialisasi,
perlunya penyusunan peraturan daerah khusus tentang pekerja seks komersial,
pendekatan dan penyediaan tempat rehabilitasi.
Kata Kunci: Sistem, Penegakan Hukum Pidana, Pekerja seks komersial.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	02 Feb 2023 07:00
Last Modified:	02 Feb 2023 07:00
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5209

Actions (login required)

View Item