APRI, APRI (2020) PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2013 DALAM PEMBERANTASAN MIRAS. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Text
APRI.PDF Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK
Apri, 2020, “Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pemberantasan Miras”. dibimbing oleh
Hamzah Kamma dan Muh. Hardianto
Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras,
(2) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat Kota Palopo setelah
diterapkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberantasan miras,
(3) Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah
Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras. Skripsi ini
bertujuan (1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah
Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras. (2) Untuk
mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat Kota Palopo setelah diterapkan
peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberantasan miras dan (3)
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan
peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras.
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen menggunakan
pendekatan kuantitatif deskriptif yang akan dilaksanakan pada bulan Februari
sampai Maret 2020. Teknik pengeolahan data yaitu editing, coding dan tabulating.
Analisis dihitung berdasarkan hasil dari kuesioner dan mengkategorikan persepsi
(Positif dan Negatif). Penelitian ini menyimpulkan (1) Berdasarkan hasil
akumulasi jawaban responden dari item pertanyaan pada kuesioner penelitian
persepsi masyarakat tentang Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013
terhadap pemberantasan miras diketahui rata-rata jumlah skor aktual sebesar 97,4.
Hal ini menunjukkan 97,4 ≥ 50 yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat
tentang Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap
pemberantasan miras bernilai positif. (2) Peraturan Daerah sebagai salah satu
sumber hukum di daerah yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas
pengaturan dan pengendalian, Dengan lahirnya Peraturan Daerah peredaran
minuman beralkohol sangat berdampak bagi masyarakat yaitu meningkatnya
ketentraman dan ketertiban di Kota Palopo baik dari segi lingkungan keluarga
maupun lingkungan social. (3) Pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol
di Kota Palopo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun
2013 dalam perkembangannya masih terdapat kelemahannya ketentuan yang
mengatur tentang minuman keras tradisional (ballo) serta pengaturan mengenai
jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin dari lokasi
kantor, sekolah dan tempat-tempat ibadah yang masih kontroversial.
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Peraturan Daerah, Miras
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial > 362.292 Permasalahan Alkohol, Permasalahan Minuman Keras |
Divisions: | Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Harding Sulu |
Date Deposited: | 15 Feb 2023 00:16 |
Last Modified: | 15 Feb 2023 00:16 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5311 |
Actions (login required)
View Item |