NURLAELI, NURLAELI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OTONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada: Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Text
NURLAELI.pdf Download (831kB) |
Abstract
ABSTRAK
Nurlaeli, 2022. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Otonomi Daerah dalam
Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Pada: Desa Burau,
Kecamatan, Burau, Kabupaten Luwu Timur)”. Skripsi Program
Studi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muammar Arafat Yusmad
dan Muh. Darwis.
Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan
Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Desa (Studi Pada: Desa Burau, Kecamatan
Burau, Kabupaten Luwu Timur). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan
memahami bagaimana proses pelaksanaan otonomi di Desa Burau, Untuk
menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa
Burau, Kecematan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini
menggunakan penelitian Kualitataif Deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan
data sekunder. Data yang diperoleh dengan melalui wawancara, studi pustaka dan
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang
menafsirkan menjadi sebuah kalimat dan ditarik menjadi kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Otonomi daerah di Desa Burau
sangat berkaitan dengan fiqh siyasah, karena mayoritas penduduk di Desa Burau
adalah muslim. Adapun hubungan antara Otonomi Daerah dengan pembangunan
di Desa Burau yaitu adanya kekuasaan pemerintah untuk memikirkan dan
membangun daerahnya sendiri, dengan adanya bantuan dari pusat yang diberi
kekuasaan kepada kepala desa. Terdapat dampak positif dan negatif dari proses
pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, serta hambatan-hambatan yang terjadi
dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, Kecamatan Burau,
Kabupaten Luwu Timur. Dimana ada dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di
Desa Burau tidak selalu mudah seperti yang diharapkan terkhusus pada desa yang
berkembang, sehingga pemerintah desa sangat dengan adanya masyarakat yang
kurang mau ikut andil dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di desa.
Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara |
Divisions: | Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Harding Sulu |
Date Deposited: | 28 Feb 2023 06:34 |
Last Modified: | 28 Feb 2023 06:34 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5558 |
Actions (login required)
View Item |