PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

HIDAYAH, NUR (2022) PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text NUR HIDAYAH.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK
Nur Hidayah, 2022. “Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam
Perspektif Fiqh Siyasah”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Anita Marwing.
Skripsi ini membahas tentang Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi
Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini bertujuan: Untuk
mengetahui fenomena praktik politik dinasti yang terjadi diera demokrasi
Indonesia; Untuk mengetahui implikasi putusan MK No 33/PUU-XIII/2015
terhadap praktik politik dinasti di Indonesia; Untuk mengetahui tinjauan fiqh
siyasah terhadap praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan yuridis dan
pendekatan historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
metode library research. Teknik pengolahan data dilakukan melalui empat
langkah yaitu: mengidentifikasi data relevan terkait politik dinasti, klasifikasi data
praktik politik dinasti ke dalam kelompok yang sesuai, analisis terhadap seluruh
data yang diperoleh, dan editing terhadap data penelitian. Setelah semua data
terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga
ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang menjadi permasalahan dari
politik dinasti adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan,
sehingga pemimpin yang diciptakan adalah pemimpin yang tidak berkualitas dan
cakap dalam bidangnya. Politik dinasti semestinya tidak dipersoalkan apabila
dalam pelaksanaan sistem perekrutannya berjalan secara adil, professional dan
tidak didasarkan pada asas kekerabatan, serta tidak menimbulkan penyalahgunaan
kekuasaan yang cenderung berujung korupsi. Putusan MK Nomor: 33/PUU�XIII/2015 diyakini akan semakin menyuburkan munculnya praktik politik dinasti
dan akan mencederai semangat untuk memperbaiki sistem berdemokrasi negara
Indonesia. Sebab dengan keluarnya Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015
maka pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan petahana merasa
mendapatkan payung hukum untuk maju dalam pilkada yang petahananya masih
merupakan orang terdekat mereka. Dalam perspektif fiqh siyasah praktik politik
dinasti tidak dibolehkan apabila memberikan jabatan strategis kepada seseorang
hanya atas dasar hubungan kekeluargaan tanpa mempertimbangkkan kemampuan
dan profesionalisme yang ada, atau ada orang lain yang berhak dari padanya.
Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang yang
menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya,
maka hal itu boleh dilakukan tetapi harus berdasarkan pada syarat-syarat
pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang
dicontohkan Rasul dan sahabat.
Kata kunci : Politik Dinasti, Demokrasi, Fiqh Siyasah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	02 Mar 2023 01:21
Last Modified:	02 Mar 2023 01:21
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5601

Actions (login required)

View Item