MUSTAM, MUSTAM (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERDA KOTA PALOPO NOMOR 7 TAHUN 2017. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK
Mustam, 2022. “Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Parkir Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2017”. Tesis
Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I
dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.
Tesis ini membahas tentang Tinjauan Hukum lslam Terhadap Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palopo. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pendekatan deskriptif�kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir di Kota Palopo masih terdapat juru parkir yang memberlakukan
aturan sendiri semisal permintaan tarif melebihi ketentuan; dan masih terdapat
obyek maupun juru parkir yang tidak tersentuh oleh Dinas Perhubungan Kota
Palopo.
Hal tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum lslam terdapat rukun
ataupun syarat dalam akad (perjanjian) wadi’ah yang tidak terpenuhi yaitu ijab
qabul antara juru parkir dan pemilik kendaraan, begitu pula dengan keberadaan
juru parkir ilegal yang memungut dana/uang parkir untuk diri pribadi juru parkir
dan tidak memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.
Olehnya, untuk meminimalisir keberadaan juru parkir liar dan juru parkir resmi
yang tidak mematuhi ketentuan, maka Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagai
Pemegang otoritas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Palopo
agar berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap obyek dan juru
parkir mitra dan obyek parkir potensial yang belum terdata dengan memberi
teguran lisan maupun tulisan, memberikan pemahaman terhadap tugas dan
tanggung jawab juru parkir serta melegalkan obyek dan juru parkir yang belum
menjadi obyek parkir binaan Pemerintah.
Adapun musyarakah (perjanjian kerjasama) antara Pemerintah dan juru
parkir dimana pihak pertama yaitu Pemerintah (Dinas Perhubungan) Kota Palopo
sebagai pemilik modal (benda berharga: karcis parkir) dan juru parkir selaku
pihak kedua yang menyediakan tenaga atau keahlian yang kemudian berserikat
dan bersepakat dalam pembagian hasil keuntungan. Penerimaan bagi hasil yang
diperoleh Pemerintah Kota Palopo melalui kerjasama kemitraan dengan juru
parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo yang
disetor ke kas daerah Kota Palopo. Sedangkan dana yang diperoleh juru parkir
adalah merupakan gaji/imbalan atas jasanya dalam melaksanakan tugasnya
sebagai juru parkir.
Kata Kunci: Hukum Islam, Dinas Perhubungan, Retribusi Parkir.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi S-2 Hukum Islam |
| Depositing User: | Harding Sulu |
| Date Deposited: | 02 Mar 2023 08:12 |
| Last Modified: | 02 Mar 2023 08:12 |
| URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5623 |
Actions (login required)
 |
View Item |