ANALISIS TERHADAP SYARAT NEGARAWAN SEBAGI HAKIM KONSTITUSI YANG BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MUSLIADI, MUSLIADI (2021) ANALISIS TERHADAP SYARAT NEGARAWAN SEBAGI HAKIM KONSTITUSI YANG BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text MUSLIADI.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
Musliadi, 2020. “Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang
Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar
Arafad Yusmad dan Nirwana Halide.
Skripsi ini membahas tentang Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim
Konstitusi yang berlandaska Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Penelitian ini bertujuan: untuk Mengetahui Makna Negarawan sebagai Syarat
Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; untuk Mengetahui Karakteristik Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi
sebagai Konsesi Karakteristik Hakim Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian
Hukum Kualitatif Normatif yang bersifat deskriptif analistik. Dengan mendeskripsikan
pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah
bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,
norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta
doktrin (ajaran). Data diperoleh melalui literasi kepustakaan dengan mengumpulkan
referensi-referensi yang terkait dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa: Syarat Negarawan bagi seorang hakim konstitusi yaitu dapat
dilihat dari Konsep negarawan telah ada bersamaan dengan berkembangnya pemikiran
tentang kenegaraan. Salah satu karya Plato adalah The Statesman atau Politikos. Di
dalam karya tersebut terdapat dialog antara Socrates dan Theodorus yang bermaksud
menyajikan pemikiran bahwa untuk memerintah diperlukan kemampuan khusus
(gnosis) yang hanya dimiliki oleh negarawan, yaitu kemampuan mengatur dengan adil
dan baik serta mengutamakan kepentingan warga negara. Serta adapun Konsep
karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, Court of
justice maupun Judex Factie tidak benar-benar memiliki landasan yuridis yang dimuat
dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tersebut merupakan pandangan ilmiah
para sarjana hukum yang mengemukakan dalam rangka membuat determinasi bagi
berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
Kata Kunci : Negarawan, Hakim Konstitusi, UUD 1945.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	18 Apr 2023 06:06
Last Modified:	18 Apr 2023 06:06
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5837

Actions (login required)

View Item