TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015

IMRAN, MUHAMMAD (2022) TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Text skripsi IMRAN lengkap.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Muhammad Imran, 2022. “Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015”. Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M. Ag dan
Sabaruddin, S. HI.,M. H
Skripsi ini membahas tentang Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan ganti rugi oleh korban salah
tangkap menurut peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 serta mengetahui
bentuk sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap penyidik yang melakukan
salah tangkap.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library
reseach) dengan mengunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data
dengan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur untuk dipilih sesuai
dengan data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan berbahan sekunder.
Analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan penjelasan melalui
buku, jurnal dan media lainnya terkait dengan masalah yang diteliti.
Hasil dari penelitian ini kasus salah tangkap terjadi akibat kurangnya bukti
yang dituduhkan kepada seseorang. Penuntutan pemberian ganti rugi diajukan
setelah petikan penetapan diterima, ketua pengadilan mengajukan permohonan
penyediaan dana kemudian dirtjen anggaran menerbitkan surat keputusan otoritas
setelah menerima surat keputusan otoritas tersebut kemudian diajukan ke kantor
perbendaharaan dan ketua pengadilan harus melampirkan surat permintaan
pembayaran, dan kantor perbendaharaan Negara menerbitkan surat perintah
membayar. Kasus salah tangkap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia hak-
hak tersebut seperti hak untuk hidup,mengembangkan diri dan sebgainya,
pertangguang jawaban yang dilakuakan oleh penyidik secara kode etik berupa
penurunan pangkat bahkan sampai pemecatan apabila tindakan yang dilakukan
sangat berat. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI memberikan sanksi
administratif bagi aparat yang melanggar kode etik.
Kata kunci : Ganti Rugi, sanksi, Salah Tangkap, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Muh. Afandhy Amir
Date Deposited:	03 May 2023 01:49
Last Modified:	03 May 2023 01:49
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5918

Actions (login required)

View Item