PROBLEMATIKA PERKARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO.128/PUU-XIII/2015

RAHMAWATI, SITI (2021) PROBLEMATIKA PERKARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO.128/PUU-XIII/2015. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text SITI RAHMAWATI.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
SITI RAHMAWATI, 2021. “Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015”. Skripsi Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H.
Skripsi ini membahas tentang Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa pada
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan:
untuk mengetahui pemilihan desa, Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK
Nomor 128/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan penelitian library
research ( penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan
yuridis, sumber data yakni primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan
adalah kualitatif deksriptif yang menafsirkan menjadi kalimat dan untuk
mendapatkan kesimpulan yang signfikan dan ilmiah.. Hasil Penelitian Pasal 33
huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya hak
pemohon yang sebelumnya kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon
kepala desa atau perangkat desa. Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c)
karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai yang bermakna sebagai pengadilan sosial bahwa warga negara
yang berpendidikan rendah sekolah menengah umum atau sedarajat dapat
menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah atau
pengisian jabatan perangkat desa. Dikarenakan oleh syarat-syarat Undang-undang
No. 6 Tahun 2014 yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi salah seorang peserta
calon pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades yakni M.Syahrudi tidak
dapat mengikuti pemilihan kepala desa di desa Bumi Agung Marga.Adapu syarat�syarat pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa
menyebutkan: Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat
paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	15 Jun 2023 03:16
Last Modified:	15 Jun 2023 03:16
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6651

Actions (login required)

View Item