PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)

BARANI, MUHAMMAD MADIKA (2023) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text MUHAMMAD MADIKA BARANI.pdf Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK
Muhammad Madika Barani, 2023. “Peran Kepolisian Dalam Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Kota
Palopo)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh
Rahmawati dan Rizka Amelia Armin.
Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak
pidana korupsi di Polres Kota Palopo, Penelitan ini bertujuan guna mengetahui
dan memahami peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi
di Polres kota Palopo. Dan mengetahui kendala dan upaya kepolisian dalam
penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi di polres kota Palopo. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang�undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan
ketekunan pengamat dan triangulasi atau pengecekan kembali. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak
pidana Korupsi di Polres kota Palopo yaitu kepolisian mempunyai peran yang
menentukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan
kewenangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kendala dan upaya yang
dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan
menggunakan pendekatan preventif dan represif berupa pemberian saksi terhadap
tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang, dan pendekan preventif
lebih pada kunjungan langsung keinstansi-instansi, dan berupa pemberian edukasi
pada masyarakat melalui media sosial. Serta kendalanya yaitu Polres Kota Palopo
dalam proses penegakan hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana
korupsi yakni Polres kota Palopo tidak mampu menentukan dan mengetahui
jumlah pasti kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi tersebut
sehingga memerlukan bantuan instansi lain seperti BPKP (Badan Pengawas
Keuangan Pembangunan) untuk membantu pihak Kepolisian dalam mengetahui
jumlah pasti kerugian keuangan dari tindak pidana korupsi yang di proses oleh
Polres Kota Palopo.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana korupsi, Peran

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	31 Oct 2023 01:20
Last Modified:	20 Nov 2023 01:48
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7431

Actions (login required)

View Item