EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

AHMAD, RAHMADANI (2023) EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Text RAHMADANI AHMAD.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Rahmadani Ahmad, 2023. “Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum
Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh
Muhammad Darwis dan Mukhtaram Ayyubi Yusmad.
Skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan: untuk mengetahui
bagaimana tata cara pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol (SIU-MB), untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Bupati
Luwu Utara tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, dan untuk menjelaskan bagaimana
perspektif Hukum Islam terhadap pemberian izin usaha perdagangan minuman
beralkohol di Kabupaten Luwu Utara. jenis penelitian yang digunakan adalah
jenis penelitian Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun sumber
data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa tata cara pembuatan SIUP-MB
adalah dengan mendatangi kantor DPMPTSP setempat kemudian mengisi
Formulir yang telah disediakan lalu melengkapi semua berkas persyaratan seperti
KTP, NPWP, Akta Pendirian Usaha, dan Foto ukuran 3x4. Setelah berkas lengkap
maka staf office akan memproses sampai terbitnya SIUP-MB. Peraturan Bupati
Luwu Utara tentang tata cara pemberian izin usaha perdagangan minuman
beralkohol jika dilihat pembinaan serta sosialisasi yang dilakukan oleh dinas
terkait dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif karena dari pembinaan serta
sosialisasi yang dilakukan dapat diterima dengan baik beberapa pedadang yang
memilih untuk beralih profesi dari pedagang minuman beralkohol (ballo) menjadi
pedagang gula aren. namun jika dilihat dari poin penegakan sanksi yang ada,
dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak
adanya laporan perihal perkembangan usaha yang masuk pada Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DP2KUKM) dan penegakan
tentang sanksi tersebut belum diterapkan secara menyeluruh. Perspektif hukum
Islam terhadap Pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol dapat
dilihat dari dari Kaidah Fiqh tentang menolak kerusakan (dar’ul mafāsid
muqaddamu ‘ala jalbi al-maslahi), yaitu menolak kerusakan harus didahulukan
daripada mendatangkan kemaslahatan. Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala
terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi
kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk
dihindari.
Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Bupati, Alkohol, Hukum Islam.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Muh. Afandhy Amir
Date Deposited:	01 Nov 2023 00:56
Last Modified:	01 Nov 2023 00:56
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7502

Actions (login required)

View Item