PENGAWASAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENGENDALIAN MASSA DEMONSTRASI MAHASISWA (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)

MISRA, MISRA (2023) PENGAWASAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENGENDALIAN MASSA DEMONSTRASI MAHASISWA (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Text MISRA (HTN 2018).PDF Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK
Misra, 2023. “Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa
Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)”.
Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar
Arafat Yusmad dan Wawan Haryanto.
Skripsi ini membahas tentang pengawasan tindakan kepolisian dalam
pengendalian massa demonstrasi mahasiswa dengan studi kasus Kepolisian Resort
Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana
ketentuan penggunaan tindakan kepolisian dalam pengendalian massa
demonstrasi mahasiswa di Kota Palopo; mengetahui dan memahami prosedur
pengawasan tindakan kepolisian Resort Palopo dalam melakukan pengendalian
demonstrasi mahasiswa; dan mengetahui prespektif hukum islam dalam
pengawasan tindakan kepolisian dalam melakukan pengendalian demonstrasi
mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil
penelitian ini menunjunjukkan bahwa; Pertama, Propam bertugas melaksanakan
pembinaan dan pemeliharaan Disiplin, Pengamanan Internal, Pelayanan
pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri / PNS Polri,
melaksanakan Sidang disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri serta Rehabilitasi
personil. Ketentuan hukum penggunaan Tindakan tegas dan terukur kepolisian
dalam pengendalian massa demontrasi mahasiswa, yaitu: Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Perkap Polri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kapilri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam
Tindakan Kepolisian; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua,
Prosedur pemberian Tindakan tegas dan terukur oleh pihak kepolisian Kota
Palopo dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum demonstrasi berlangsung,
tahap saat demontrasi, dan tahap setelah demontrasi terjadi; Ketiga, dalam hukum
Islam tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengawasan Tindakan kepolisian
dalam pengendalian massa demonstrasi namun secara implisit pengamanan
dilakukan dengan mengedepankan rasa kemanusiaan.
Kata kunci: Pengawasan, Tindakan Kepolisian, Pengendalian Massa,
Demonstrasi

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	02 Nov 2023 06:15
Last Modified:	02 Nov 2023 06:15
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7595

Actions (login required)

View Item