PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PASUKAN ORANGE DI KOTA PALOPO

SAFANY, ANDITHA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PASUKAN ORANGE DI KOTA PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Text Skripsi Anditha Safany fix(1).pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK
Anditha Safany, 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pasukan Orange di
Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Fitriani Jamaluddin.
Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Upah Pasukan Orange
di Kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem
pembayaran upah bagi Pasukan Orange di Kota Palopo dan untuk mengetahui
perlindungan hukum terhadap upah Pasukan Orange di Kota Palopo. Jenis penelitian
ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengambil data dari lapangan. Penelitian
dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Adapun pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis
data dilakukan secara deskriptif kualitatif, disajikan secara deskriptif dan
memadukan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan data yang
dikumpulkan dari beberapa sumber lainnya. Hasil penelitian ini yaitu sistem
pembayaran upah bagi Pasukan Orange ditentukan dengan sistem satuan waktu,
yaitu upah dibayarkan tiap bulan dengan lama waktu kerja enam hari dalam satu
minggu berdasarkan jumlah shift dan lama waktu kerja dalam satu shift adalah tiga
sampai empat jam. Upah Pasukan Orange dibayarkan secara tunai dimana tempat
pembayaran upah dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Hal
tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Cipta Kerja Noor 11 Tahu 2020 dan juga
ketentuan pengupahan dalam Islam, namun belum sepenuhnya dikarenakan
pembayaran upah kadang terlambat dilakukan jika bertepatan pada hari libur dan
juga jika dana APBD untuk upah Pasukan Orange terlambat dikeluarkan. Upah
Pasukan Orange juga akan dipotong jika mereka tidak masuk kerja dengan alasan
yang tidak jelas, jika sakit harus menyertakan surat keterangan dokter agar upah
tidak dipotong. Hal tersebut tidak disebutkan dalam kontrak kerja. Upah yang
diterima Pasukan Orange juga masih di bawah UMK karena masalah anggaran yang
tidak memadai dan jumlah pasukan orange pun juga lebih banyak dari anggaran
upah yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum terhadap upah Pasukan Orange di
Kota Palopo dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu
melalui peraturan perundang-undangan tentang upah dan juga kontrak kerja antara
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dan Pasukan Orange, perlindungan hukum
preventif tersebut belum berjalan dengan baik sedangkan upaya represif yaitu
melalui tindakan Pasukan Orange melakukan mogok kerja untuk menuntut hak upah
saat waktu pembayaran upah terlambat dibayarkan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah, Pasukan Orange

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 343.07 Regulasi Ekonomi, Peraturan Kegiatan Ekonomi, Hukum Industri
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Muh. Afandhy Amir
Date Deposited:	03 Nov 2023 01:13
Last Modified:	03 Nov 2023 01:13
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7613

Actions (login required)

View Item