ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 DALAM PENETAPAN PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Saputri, Andini (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 DALAM PENETAPAN PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Text ANDINI SAPUTRI.pdf Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK
Andini Saputri, 2023, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU�XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil
Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati dan Sabaruddin.
Skripsi ini membahas mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara
Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang
pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN); untuk mengetahui
bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang
hak politik Aparatur Sipil Negara serta untuk mengetahui Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik
Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan pendekatan Undang-Undang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah library research dengan mengumpulkan dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif dan
disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat
deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai syarat dari objek penelitian dan dihubungkan dengan putusan
yang terkait. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Siyasah
Dusturiyah.
Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1)Mahkamah berpendapat bahwa syarat
diwajibkannya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengundurkan diri jika
mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara
pemilihan tidak bertentangan dengan UUD, 2) Aparatur Sipil Negara (ASN)
ketika tidak terpilih sebagai calon peserta pemilu atau pilkada, ketika tidak
memenangkan pemilu/pilkada tersebut, mereka akan sama-sama kehilangan hak
konstitusionalnya yaitu kehilangan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan 3) Putusan MK. No. 41/PUU-XII/2014 dinilai tidak bertentangan
dengan UUD dan tidak ada hak yang dilanggar namun hanya membatasi untuk
menjaga pemberlakuan dari asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis
Putusan MK. No. 41/PUU-XII/2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu
Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh
dan taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan yang dibuat
tidak melanggar aturan yang ada. Seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan
pasti dengan berbagai pertimbangan agar tidak ada hak rakyat yang dibatasi.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Dampak dan Analisis Putusan

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	03 Nov 2023 08:10
Last Modified:	29 Dec 2023 06:21
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7651

Actions (login required)

View Item