TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN PN BLP NOMOR 1/PDT.G.S/2022)

ABSTRAK
Nurhaera Tuljannah Masdin, 2023. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN
BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022)”, Skripsi Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad
Yassir Akbar Ramadhani.
Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor
1/PDT.G.S/2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
bemtuk-bentuk wanprestasi, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini,
dan tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap wanprestasi. Jenis penelitian
ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus (case approach).
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau
mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama hakim,
panitera, jurusita, pihak penggugat dan tergugat, serta kuasa hukum
penggugat dan tergugat, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menemukan data yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan
peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti
buku, jurnal, UU, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data
berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga daapt
ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil
penelitian ini menunjukkan pertama, wanprestasi adalah suatu keadaan
dimana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan
perjanjian hutang piutang yang telah dibuat dalam kasus tersebut bentuk
wanprestasi yang terjadi yaitu bentuk wanprestasi melaksanakan apa yang
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dimana pihak
tergugat tidak menepati janji sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan sejak
awal. Kedua,pertimbangan hakim dalam kasus antara kreditur dan debitur
menurut Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa tergugat telah
melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian berdasarkan
apa yang telah disepakati bersama.Ketiga, tinjauan hukum ekonomi Syariah
terhadap wanprestasi yaitu amatlah melenceng dari asas-asas atau hukum
islam. Islam tidak memperbolehkan melakukan sebuah wanprestasi atau
ingkar janji, namun pihak tergugat melakukan ingkar janji dalam suatu
perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.
Kata Kunci: Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah, Hutang Piutang