STUDI KELAYAKAN TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN LUWU TENGAH MENJADI DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

MUTIARA, MUTIARA (2022) STUDI KELAYAKAN TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN LUWU TENGAH MENJADI DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Text MUTIARA.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Mutiara, 2022. “Studi Kelayakan Terhadap Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah
Menjadi Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat dan Anita Marwing.
Penelitian ini membahas tentang studi kelayakan pemekaran Kabupaten Luwu
Tengah menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini
bertujuan: untuk mengetahui latar belakang pemekaran Kabupeten Luwu Tengah;
Untuk mengetahui syarat-syarat pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Luwu
Tengah; Untuk mengetahui kendala pemekaran daerah otonom baru Kabupaten
Luwu Tengah. Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris yang berfokus pada
analisis yuridis kelayakan dan persyaratan pemekaran daerah otonom baru.
Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan proses wawancara,
observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa;
keinginan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dilatarbelakangi oleh jarak
rentang kendali yang luas dengan jarak tempuh mencapai 75 sampai 85 kilometer
yang mengakibatkan jauhnya akses pelayanan publik pemerintah pusat Kabupaten
Luwu dari masyarakat khususnya Walenrang-Lamasi. Secara yuridis, kelayakan
pemekaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas
daerah serta persyaratan administratif. Pada penelitian ini juga mendeskripsikan
persyaratan pemekaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
meliputi persyaratan teknis, kewilayahan, dan administratif. Meskipun saat ini
belum terdapat pengganti Peraturan Pemerintah yang baru, peraturan ini telah
menjadi referensi akademik penelitian-penelitian terdahulu tentang pemekaran
Kabupaten Luwu Tengah yang hasilnya telah memenuhi syarat pembentukan
daerah otonom baru di Sulawesi Selatan. Adapun kendala pemekaran Kabupaten
Luwu Tengah yakni belum adanya kejelasan pencabutan moratorium pemekaran
daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi kesiapan daerah juga
menjadi evaluasi kesiapan pembentukan daerah otonom baru dengan
mempersiapkan segala prasarana termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang
memadai.
Kata Kunci : Kelayakan, Pemekaran, Daerah Otonomi Baru

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Ilmu sosial > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Program Studi S-1 Hukum Tata Negara
Depositing User:	Harding Sulu
Date Deposited:	07 Nov 2023 06:41
Last Modified:	07 Nov 2023 06:41
URI:	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7734

Actions (login required)

View Item